Nama
: Muhammad rizky
NIM
: 2012371650013
KOMUNIKASI POLITIK
a.komunikator
Komunikator memandang
komunikasi politik sebagai proses pembelajaran , peneriamaan , dan persetujuan
atas kebiasaan-kebiasaan , atau aturan-aturan , struktur dam factor-faktor
lingkungan yg berpengaruh terhadap kehidupan politik. bahwa komunikasi politik merupakan upaya
menghubungkan pikiran-pikiran politik yang hidup dalam masyarakat , baik
pikiran intragolongan institusi , asosiasi , maupun sector kehidupan politik ,
masyarakat dengan sector pemerintah mendefinisikan komunikasi politik yang
menitik beratkan pada perannya sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan
yang dapat memfungsikan kekuasaan.
Mereka yang
dikualifikasikan ke dalam komunikator politik utama yang memberi warna yang
dominan terhadap prosen suatu komunikasi. Komunikator politik yang mengelola
dan mengendalikan semua sumber dan simbol-simbol komunikasi dalam politik
kekuasaan. Sementara itu , para pejabat yang berada ditingkat provinsi dan
distrik (di Indonesia disebut kabupaten dan kota) para komunikator ini menyebar
luaskan produk-produk komunikasi kepada masyarakat sebagai komunikan.
Lembagga otoritas
yang paling tinggi frekuensi mengelola dan mengoprasikan sumber-sumber
komunikasi, yaitu lembagga eksekutif atau pemerintahan. Dalam sistem
parlementer, pengelolah dan pengoprasi sumber-komunikasi adalah perdana mentri
karena dia yang megang kekuasaan pemerintahan, baik dinegara berbentuk republic
maupun monarki konstitusional .
b.komunikan
komukan
politik lebih luas lagi bedasarkan perspektif fungsi pemerintah dalam yang baik
harus membangun communicative relationship dengan berbagai kehidupan yang ada
dinegaranya. Mulai dari individu kelompok sampai pada institusi-institusi baik
yang menjadi bagian dari hierarki pemerintah maupun institusi lainnya. Dalam konteks
ini bank menempatkan pemerintah sebagai komunikator politik.
seluruh
element partner kerja pemerintah disuatu Negara sebagai komunikan politik.oleh
karna itu dapat diresepsikan bahwa yang menjadi komunikan politik adalah
seluruh warga Negara baik secara individu maupun kelompok,intitusi pemerintah
atau institusi-institusi lainnya dapat berbentuk oraganisasi politik dan
organisasi lainnya .
pemerintah
harus memiliki jaringan interaksi dalam menjalankan roda pemerintah. Interaksi yang
dibangun oleh pemerintah dapat berbentuk bilateral atau multilateral ,baik
interaksi dalam public-prifate maupun bentuk lainnya. pemerintah harus
membangun multilateral relations dengan aktor-aktor sosial , politik , dan
entities (individuals , organizations , institutions).
komunikan politik tentu
berkaitan dengan proses komunikasi politik, yakni menerima pesan politik dari
komunikator politik. Komunikan politik dapat berupa perseorangan (individu)
atau kelompok (group) dalam bentuk institusi, organisasi, negara, atau seluruh
rakyat suatu negara atau daerah.
c.media
Semua media yg dimiliki
swasta maupun pemerintah, sebenarnya merupakan aparatur ideologi. Media massa
terutama pers karena kemampuannya untuk menyebarluaskan pendapat, dinilai
sebagai sumber kekuasaan. Dengan sendirinya semua alat komunikasi baik yg
dimiliki negara maupun tidak, akan berusaha mengemukakan yg terbaik menurutnya.
Dengan demikian dilihat dari segi komunikan/penonton dalam banyak hal, bahwa
media akan menentukan pesan.
Melalui struktur
pemilikan kekuasaan media massa inilah terbentuk apa yg dikenal sebagai sistem
bentuk informasi bagi setiap media dan antar media. Dengan demikian, bahwa
penguasaan media massa, sangat berpengaruh dalam sumber politik suatu negara.
Oleh karna itu, media
massa memiliki kekuasaan untuk mengembangkan dan mengarahkan pemikiran yg
saling bertentengan yg ada dalam masyarakat. Jadi khalayak yg heterogen,
terutama dalam sikap dan pemikiran, lebih banyak dikendalikan oleh media.
Terjadilah
media atas sumber-sumber kekuasaan tertentu. Dari situlah secara formal dapat
dilihat struktur politik dalam masyarakat. Melalui struktur pemilikan kekuasaan
media massa inilah terbentuk apa yang dikenal sebagai bentuk sistem informasi
bagi setiap media dan antar media.
d.efek
efek
komunikasi massa pada sosialisasi politik.
-jarak
efek dipandang terlalu terbatas (hanya pada masa kampanye)
-periode studi terlalu terbatas (kampanye pemilihan)
-pengukuran tentang pengguna media massa tidak
lengkap/terlalu umum.
1)efek
afektif/emosional
Beberapa studi melaporkan bahwa terdapat hubungan
terhadap hubungan positif antara pengguna media massa efeksi politik.hal ini
dapat dilihat sangat relatif sering menggunakan surat kabar dan televise untuk
informasi urusan public .
2)efek konatif/perilaku
Sebagaimana
dalam efeksi politik bukti yang berkaitan dengan efekpengguna media massa pada
perilaku politik sangat beragam, misalnya beberapa penelitian melaporkan bahwa
pengguna media mengarah pada peningkatan aktivitas politik.
3)efek kognitif/pengetahuan
Pada
peningkatan pengetahuan mengenai urusan public,kandidat dan isu-isu aktual bagi
audiens. Sebagaimana dibuktikan chaffee , ward dan tipton dalam
penelitiannyaterhadap siswa sekolah menengah dan sekolah tinggi selama kampanye
presiden tahun 1968 .